Kamis, 23 Mei 2013

Konflik nernasional dan Penyelesaianya


contoh Position Paper ASEAN Summit Simulation
REPUBLICA `NG FILIPINOS


I.Situationer and Significance of Urgent Action
1.       Isu 1 : Pengungsi Rohingya
Permasalahan ini bermula dari konflik sosial yang telah lama terjadi antara warga Myanmar etnis Rakhine dengan etnis Rohingya yang telah terjadi sejak lama.Konflik tersebut berubah menjadi kekerasan sektarianterhadap etnis Rohingya sebagai pihak minoritas dan tidak mendapatkan dukungan Pemerintah Myanmar.Bahkan, mereka sampai sekarang belum diakui sebagai warga negara meskipun mereka telah tinggal di Myanmar jauh sebelum Myanmar merdeka.Akibatnya, banyak orang Rohingya yang menjadi pengungsi illegal di negara-negara lain di kawasan.Hal tersebut dapat memicu konflik baru dengan penduduk lokal kawasan tujuan yang tidak menerima, baik karena isu SARA maupun perebutan lahan hidup dan ekonomi.Misalnya jika banyak orang Rohingya yang mayoritas Islam mengungsi secara illegal ke wilayah kami yang mayoritas penduduknya Katolik.Hal itu juga dapat memanaskan keadaan di wilayah Mindanao Selatan yang menjadi basis gerakan separatis warga Moro yang mayoritas Muslim.Maka, kami sangat menentang pengusiran yang menyebabkan gelombang pengungsian etnis Rohingya.
2.       Isu 2 : Sengketa Laut China Selatan
Sengketa atas Laut Cina Selatan juga melibatkan negara kami.Filipina bersengketa dengan Cina, Taiwan, dan beberapa Negara ASEAN atas Kepulauan Spratly dan Scarborough Shoa yang memiliki potensi sebagai penghasil minyak, gas alam, dan basis militer yang strategis. Konflik tersebut jika tidak segera diselesaikan dapat menyebabkan disharmonisasi antar negara-negara anggota ASEAN dan mengkhawatirkan bagi kerja sama yang telah terjalin sekian lama serta berpotensi merusak tatanan geopolitis dan perekonomian negara-negara ASEAN. Hal itu kami pertimbangkan karena Cina merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto sehingga upaya kami sejauh ini untuk membawa sengketa ini ke PBB mengalami tekanan berat.Sebagai sesama anggota ASEAN, seharusnya setiap negara bergerak di bawah satu payung untuk menyelesaikan sengketa dengan Cina. Selama ini, Cina menerapkan hubungan  bilateral untuk negosiasi. Hal itu justru akan memperlemah nilai tawar negara-negara ASEAN.
II.Policy Proposals and Plan of Action:
1.       Kami menawarkan agar disetujuinya suatu resolusi oleh Negara-negara anggota ASEAN yang berisi :
a.       Kewajiban Pemerintah Myanmar (pihak I)
                                                               i.      Membrikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya
                                                             ii.      Memberikan jaminan HAM dan Hak Dasar Kewarganegaraan sesuai konstitusi yang dianut di Myanmar
b.      Kewajiban masyarakat etnis Rohingya (pihak II)
                                                               i.      Tidak memasuki wilayah negara lain secara illegal dan tetap tinggal di Myanmar
                                                             ii.      Mengakui kedaulatan Pemerintah Myanmar
                                                            iii.      Mematuhi konstitusi yang berlaku di Myanmar
c.       Bila perlu dapat dibentuk suatu panitia yang terdiri dari 2 perwakilan dari masing-masing negara anggota untuk mengawasi pelaksanaan isi resolusi selama 3 tahun
2.       Untuk isu kedua, kami menawarkan dibentuknya suatu panitia bersatu dari ASEAN untuk berunding dengan Cina guna penyelesaian sengketa dengan langkah selanjutnya mengajukan permasalahan ke PBB agar diselesaikan sesuai hukum internasional. Namun dengan syarat, dalam perundingan, Cina harus terlebih dahulu sepakat untuk tidak menggunakan hak veto mereka. Jika Cina menolak, maka panitia tersebut akan menempuh segala upaya yang diperlukan untuk mendapatkan solusi yang jelas.